SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1434 H
Selasa, 30 April 2013
Tugas sofkill minggu ke 2
Tugas Softskill Minggu ke 2
BUMN Masih Dililit 3 Masalah Berat
Penulis : Wahyu Satriani Ari Wulan | Rabu, 7 Oktober 2009 | 15:12 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Kendati sebagai faktor ekonomi terbesar, namun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga kini masih disandera oleh tiga masalah berat saat ini. Hal tersebut terungkap dalam buku karya Faisal Basri yang bertajuk "Lanskap Ekonomi Indonesia".
"Dalam buku ini disebutkan BUMN disandera oleh tiga masalah berat," ujar Wakil Presiden terpilih Boediono saat membacakan sepenggal isi dalam buku yang baru diluncurkan hari ini (7/10) di Jakarta. Tiga masalah yang dimaksud, yaitu adanya missed management dan kelemahan etos kerja, politisasi dan penjarahan, serta korupsi dan kelalaian.
JAKARTA, KOMPAS.com — Kendati sebagai faktor ekonomi terbesar, namun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga kini masih disandera oleh tiga masalah berat saat ini. Hal tersebut terungkap dalam buku karya Faisal Basri yang bertajuk "Lanskap Ekonomi Indonesia".
"Dalam buku ini disebutkan BUMN disandera oleh tiga masalah berat," ujar Wakil Presiden terpilih Boediono saat membacakan sepenggal isi dalam buku yang baru diluncurkan hari ini (7/10) di Jakarta. Tiga masalah yang dimaksud, yaitu adanya missed management dan kelemahan etos kerja, politisasi dan penjarahan, serta korupsi dan kelalaian.
Boediono melanjutkan,
seandainya tidak ada tiga masalah berat tersebut, BUMN tidak perlu lagi
diperlakukan secara khusus seperti perusahaan swasta lainnya. "Ketika
warga negara biasa sudah bisa menjadi warga negara mandiri, maka BUMN
harus mundur dan pemerintah hanya sebatas regulator dan pembina saja
tidak perlu sebagai pelaku ekonomi," ujarnya.
Sumber :
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/10/07/15123437/
BUMN.Masih.Dililit.3.Masalah.Berat
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/10/07/15123437/
BUMN.Masih.Dililit.3.Masalah.Berat
Komentar Didit Purnomo
Menurut saya, 3
masalah berat yang dialami BUMN adalah sudah tidak bisa dilakukannya pengendalian management,
karena yang dilanggar diantaranya "Kelemahan Etos Kerja" yang seharusnya
niat,kegigihan dan suatu pemikiran yang matang dalam bekerja sudah lemah dan bisa merusak kinerja
dalam BUMN yang juga mengakibatkan "Missed Managemen" yang juga
merupakan masalah berat yang dihadapi BUMN. Yang mengakibatkan
kegiatan-kegiatan yang sudah disusun oleh BUMN ancur dan tidak sesuai
lagi dengan susunan yang sudah dibuat dan akhirnya pun terjadi yang tidak di inginkan,seperti banyak terjadinya korupsi.
"Politisasi" juga
merupakan masalah yang dihadapi BUMN, yang dilakukan baik dari pihak
dalam BUMN sendiri maupun dari luar yang nantinya akan terjadi
penjarahan yang dapat merugikan BUMN dan bahkan BUMN terancam mundur disebabkan terjadinya suatu konflik antar internal maupun eksternal.
Dan juga yang
merupakan masalah yang dihadapi BUMN adalah "Korupsi" baik korupsi waktu
kerja yang diakibatkan karena tadi, Etos Kerja yang lemah dan juga bisa
korupsi uang yang dilakukan baik atasan dan juga pegawai dari BUMN itu
sendiri.korupsi waktu tersebut di sebabkan karena banyaknya pegawai yang malas bekerja dan itu salah satu dari penyebabnya korupsi dari yang terkecil.
Komentar Arifah Dhaufani
Menurut saya, 3
masalah berat yang dialami BUMN adalah sudah tidak bisa ditolerir
karena yang dilanggar diantaranya "Kelemahan Etos Kerja" yang seharusnya
niat dan kegigihan dalam bekerja sudah lemah dan bisa merusak kinerja
dalam BUMN yang juga mengakibatkan "Missed Managemen" yang juga
merupakan masalah berat yang dihadapi BUMN. Yang mengakibatkan
kegiatan-kegiatan yang sudah disusun oleh BUMN berantakan dan tak sesuai
lagi dengan susunan yang sudah dibuat.
"Politisasi" juga
merupakan masalah yang dihadapi BUMN, yang dilakukan baik dari pihak
dalam BUMN sendiri maupun dari luar yang nantinya akan terjadi
penjarahan yang dapat merugikan BUMN dan bahkan BUMN terancam mundur.
Dan juga yang
merupakan masalah yang dihadapi BUMN adalah "Korupsi" baik korupsi waktu
kerja yang diakibatkan karena tadi, Etos Kerja yang lemah dan juga bisa
korupsi uang yang dilakukan baik atasan dan juga pegawai dari BUMN itu
sendiri
Rabu, 24 April 2013
TUGAS DASAR PEMASARAN
Tugas Dasar Pemasaran
Nama produk :
Susu SGM
(Susu khusus anak balita)
Informasi:
Mengenal pasar atau konsumen
1.Yang membutuhkan ide untuk membeli adalah orang tua(Ibunya)
2.Yang membutuhkan produk adalah anaknya(balita)
3.Yang memutuskan pembelian adalah orang tuanya(ibunya dan ayahnya)
4.Yang memiliki uang adalah orang tuanya(Ayahnya)
5.Yang melakukan pembelian orang tuanya(ibunya)
6. Yang menggunakan adalah anaknya(balita)
Senin, 08 April 2013
Sinar Jaya
Pulang Kampung Ke Purwokerto Dengan Bus Sinar Jaya Sangat menyenangkan dan keselamatan terjamin.
Berbagi cerita pulang kampung dengan bus sinar jaya:
Pada Liburan Lebaran idul Fitri saya pulang kampung ke purwokerto(jawa tengah).tentunya mudik bersama keluarga.disaat H-3 sebelum lebaran saya mudik dengan bus ini tentunya persiapan di dalam bus ber jam2man bahkan sampai 2 hari 1 malam.waktu lebran tahun 2012 saya mudik hingga 2 hari menempuh perjalanan ke purwokerto,yang biasanya cuma 10 jam ini mencapai 30 jam lebih....dikarenakan macet total...
Jumat, 05 April 2013
TUGAS SOFTKILL (Perekonomian Indonesia) Update Posting...
presiden. "Saat saya SBY : KAMI SUDAH MELAKUKAN EKONOMI KERAKYATAN
[Jumat, 12 Juni 2009]
Jakarta Kompas.com, (indonesiasatu) -- Jakarta Kompas.com,,Calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, pemikiran ekonomi kerakyatan yaitu kebijakan ekonomi yang pro-rakyat sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini dengan sejumlah program yang berpihak kepada rakyat.
"Ada juga yang mengatakan ekonomi kerakyatan, apa konkretnya? Justru jawaban ada di kita, contohnya pemerintah bantu dengan program kredit usaha rakyat (KUR), program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri, pertanian, perikanan dan buruh, itulah ekonomi kerakyatan," kata SBY dalam kampanye terbatas di Malang, Jawa Timur, Jumat (12/6).
SBY yang hadir bersama cawapres Boediono menambahkan program pro-rakyat dilaksanakan karena manfaatnya jelas bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. "Apa itu program pro-rakyat? Pengentasan kemiskinan, pendidikan, bantuan sosial, membantu yang terkena bencana dan BLT dan tentu program itu dilanjutkan dan ditingkatkan," katanya.
Menurut SBY, semua program pro rakyat dikeluarkan pemerintah karena itu menjadi tanggung jawabnya sebagai putuskan, saya tulus, tidak mencari keuntungan dari keputusan dan kebijakan itu. Berbahaya sambil memutuskan dan menetapkan mencari peluang untuk keperluan pribadi," katanya.
1.Komentar Rinto adi Prasetyo
Saya setuju...karna Susilo Bambang Yudhoyono sudah melakukan banyak Hal,Contoh nya SBY,melakukan program KUR (Kredit Usaha Rakyat),Program nasional Pemberdayaan masyarakat mandiri,Pengentasan kemiskinan,Pendidikan,Kesehatan dan bantuan sosial,dengan ini walaupun Sby juga di bantu dengan kader kader yang lain,untuk membantu mewujudkan Rakyat Indonesia menjadi yang lebih baik,dalam hal ini ayo kita dukung program pemerintah seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat ),program pemberdayaan masyarakat mandiri,Pertanian,perikanan,Buruh,pengentasan kemiskinan,pendidikn,dan Bantuan atau BLT ( Bantuan Langsung Tunai) untuk menciptakan Masyarakat indonesia menjadi yang lebih baik,dan menjadi panutan bagi negara negara yang lain.
2.Komentar Friska Rianawati
Saya setuju....dengan adanya ekonomi kerakyatan secara tidak langsung itu semua sangat membantu masyarakat ,terutama untuk masyarakat bawah.dengan adanya program KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang pemerintah bantu ,sehingga masyarakat kecil tidak perlu bingung lagi ketika ingin membuka usaha tetapi tidak ada moal ataupun kekurangan modal,karena mereka sudah di bantu dengan ada nya KUR.namun di sisi lain,meskipun pemerintah sudah melakukan ekonomi kerakyata masih banyak masyarakat miskin.terutama kurangnya pendidikan ,bantuan sosial dll.semua program prorakyat yang di keluarkan sudah sangat baik,tetapi apabila masyarakat sendiri tidak bisa bekerja sama,semua akan sia sia.maka dari itu mari kita dukung program ini,supaya ekonomi kerakyatan ini bisa lebih ditingkatkan.
3.Komentar Arifah Dhaufani
Komentar:
“Saya setuju,atas apa yang dikatakan oleh Bapak Susilo Bambang Yudoyono(SBY)
yang mengatakan bahwa:” Pemerintah sudah melakukan Ekonomi Kerakyatan (Kegiatan
Ekonomi yang Pro Rakyat)”. Maksudnya adalah suatu kegiatan ekonomi untuk
membantu rakyat menengah kebawah. Salah Diantaranya adalah Kredit Usaha Rakyat
(KUR) yang bertujuan untuk memodali
usaha masyarakat khususnya kalangan
menengah ke bawah. Selain KUR tadi juga ada kegiatan Pro Rakyat seerti adanya
program BLT, & Membantu masyarakat yang terkena musibah. Sebenarnya arti
dari ekonomi kerakyatan sendiri adalah kebijakan ekonomi yang Pro Rakyat. Namun
dalam pembagian BLT & Bantuan bagi masyarakat yang terkena musibah
pembagiannya belum merata, itu yang saya sesalkan, kenapa pemerintah belum bisa
membaginya dengan merata?!. Sedangkan adanya KUR tadi sebenarnya masyarakat
golongan menengah kebawah belum banyak tau apa itu KUR?!. Menurut saya
pemerintah bisa melakukan penyuluhan ke seluruh wilayah bahwa dengan KUR
masyarakat dapat membuka lapangan kerjanya sendiri & berkreatif dalam membuka
usaha.”
4.Komentar
Didit Purnomo
Saya
setuju...dengan rencana hal yang baik dilakukan oleh bapak presiden SBY tersebut
karena sangat membantu untuk mensejahterakan rakyat....dalam hal ini pemerintah
sudah melakukan Ekonomi Kerakyatan untuk membantu para rakyat menengah ke
bawah.Salah satunya yang dilakukan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang
bertujuan untuk memodali usaha
masyarakat khususnya kalangan masyarakat menengah ke bawah. Selain
KUR tadi juga ada kegiatan Pro Rakyat seperti adanya progam BLT dan sangat
membantu masyarakat yang terkena musibah.Dalam kegiatan organisasi tersebut
sebenarnya masyarakat belum tau betul mengenai hal tersebut dan seharusnya
pemerintah melakukan kebijakan penyuluhan atau di adakannya seminar kepada
masyarakat,khususnya masyarakat kalangan menengah ke bawah,untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai hal tersebut dan bisa di jadikan tolak ukur dalam pengembangan usaha kecil.
Tugas Softskil Minggu ke-2
BUMN MASIH DILILIT 3 MASALAH BERAT
Kondisi BUMN yang menghadapi masalah internal, maka dari itu BUMN sangat
bergantung kepada dana Luar Negeri. Sementara itu untuk memperoleh dana dari Luar Negeri,
BUMN harus menempuh prosedur yang rumit dan biaya yang tinggi. Akibatnya investasi sarana
dan prasarana produksi barang dan jasa menjadi sangat terbatas, sehingga produktivitas,
pendapatan, dan kualitasproduk yang dihasilkan BUMN tersebut menjadi rendah. Hal ini
menyebabkan BUMN tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumen atau bersaing dipasar. Arus
Kas(Cash Flow) yang dimiliki dan laba yang dihasilkan pun sangat kecil, bahkan terkadang
negative. Dilain pihak, keterbatasan investasi untuk mengganti peralatan yang aus dan tidak
produktif mengakibatkan beban hutang dan biaya modal semakin tinggi. Kondisi ini diperburuk
dengan inefisiensi pengoprasian perangkat usaha yang berusia tua tersebut.
Permasalahan yang dihadapi BUMN menjadi semakin berat dengan adanya permasalahan
eksternal seperti:
1. Lemahnya nilai tukar mata uang rupiah
2. Tingkat invlasi yang tinggi
3. Neraca perdagangan yang tidak seimbang
4. Resiko politik
5. Peraturan yang tidak stabil; dan
6. Kurangnya tekanan untuk melakukan kegiatan secara lebih efisien atau meningkatkan
kemampuan teknologi.
Kesemuanya itu menjadikan permasalahan BUMN ibarat lingkaran yang tidak berujung
pangkal. Sesungguhnya Pemerintah Indonesia sejak awal orde baru telah menerapkan
prinsip-prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Negara(BUMN) yang terdiri dari dekonsentrasi,
debirokrasi, dan desentralisasi. Prinsip-Prinsip pengelolaan BUMN tersebut diatur melalui
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Peraturan Pemerintah Nomor 1Tahun 1969 tentang Bentuk Badan Usaha Negara menjadi
Undang-Undang.
Pasca Revormasi, pengelolaan BUMN diatur dalam ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1991
1. Penataan BUMN secara efisien, transparan dan efisien.
2. Penyehatan BUMN yang berkaitan dengan kepentingan umum; dan
3. Mendorong BUMN yang tidak berkaitan dengan kepentingan umum untuk melakukan
privatisasi di pasar modal.
Untuk melaksanakan TAP MPR tersebut, diterbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan peraturan pelaksanaannya
Peraturan Pemerintah, keputusan Presiden, dan Keputusan Mentri. Meskipun peraturan
perundangan yang diterbitkan oleh pemerintah bertujuan untuk menciptakan iklim usaha
yang sehat, baik bagi badan usaha milik perinyah maupun swasta, namun dalam prakteknya,
BUMN banyak mendapatkan peluang untuk monopoli. Monopoli yang diberikan kepada
BUMN, menjadikan BUMN yang bersangkutan tidak memiliki daya saing global. Padahal,
Globalisasidan pasar bebas menantang manajemen BUMN untuk melakukan beberapa
kebijakan strategic dalam rangka menciptakan efisiensi operasi perusahaan. Upaya – Upaya
yang dilakukan diantaranya meliputi restrukturisasi usaha, pengurangan jumlah karyawan,
system pengendalian system manajemen dan kebijakan strategi lainnya.
Kondisi BUMN yang menghadapi masalah internal, maka dari itu BUMN sangat
bergantung kepada dana Luar Negeri. Sementara itu untuk memperoleh dana dari Luar Negeri,
BUMN harus menempuh prosedur yang rumit dan biaya yang tinggi. Akibatnya investasi sarana
dan prasarana produksi barang dan jasa menjadi sangat terbatas, sehingga produktivitas,
pendapatan, dan kualitasproduk yang dihasilkan BUMN tersebut menjadi rendah. Hal ini
menyebabkan BUMN tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumen atau bersaing dipasar. Arus
Kas(Cash Flow) yang dimiliki dan laba yang dihasilkan pun sangat kecil, bahkan terkadang
negative. Dilain pihak, keterbatasan investasi untuk mengganti peralatan yang aus dan tidak
produktif mengakibatkan beban hutang dan biaya modal semakin tinggi. Kondisi ini diperburuk
dengan inefisiensi pengoprasian perangkat usaha yang berusia tua tersebut.
Permasalahan yang dihadapi BUMN menjadi semakin berat dengan adanya permasalahan
eksternal seperti:
1. Lemahnya nilai tukar mata uang rupiah
2. Tingkat invlasi yang tinggi
3. Neraca perdagangan yang tidak seimbang
4. Resiko politik
5. Peraturan yang tidak stabil; dan
6. Kurangnya tekanan untuk melakukan kegiatan secara lebih efisien atau meningkatkan
kemampuan teknologi.
Kesemuanya itu menjadikan permasalahan BUMN ibarat lingkaran yang tidak berujung
pangkal. Sesungguhnya Pemerintah Indonesia sejak awal orde baru telah menerapkan
prinsip-prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Negara(BUMN) yang terdiri dari dekonsentrasi,
debirokrasi, dan desentralisasi. Prinsip-Prinsip pengelolaan BUMN tersebut diatur melalui
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Peraturan Pemerintah Nomor 1Tahun 1969 tentang Bentuk Badan Usaha Negara menjadi
Undang-Undang.
Pasca Revormasi, pengelolaan BUMN diatur dalam ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1991
1. Penataan BUMN secara efisien, transparan dan efisien.
2. Penyehatan BUMN yang berkaitan dengan kepentingan umum; dan
3. Mendorong BUMN yang tidak berkaitan dengan kepentingan umum untuk melakukan
privatisasi di pasar modal.
Untuk melaksanakan TAP MPR tersebut, diterbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan peraturan pelaksanaannya
Peraturan Pemerintah, keputusan Presiden, dan Keputusan Mentri. Meskipun peraturan
perundangan yang diterbitkan oleh pemerintah bertujuan untuk menciptakan iklim usaha
yang sehat, baik bagi badan usaha milik perinyah maupun swasta, namun dalam prakteknya,
BUMN banyak mendapatkan peluang untuk monopoli. Monopoli yang diberikan kepada
BUMN, menjadikan BUMN yang bersangkutan tidak memiliki daya saing global. Padahal,
Globalisasidan pasar bebas menantang manajemen BUMN untuk melakukan beberapa
kebijakan strategic dalam rangka menciptakan efisiensi operasi perusahaan. Upaya – Upaya
yang dilakukan diantaranya meliputi restrukturisasi usaha, pengurangan jumlah karyawan,
system pengendalian system manajemen dan kebijakan strategi lainnya.
Langganan:
Postingan (Atom)